Kala melihat hasil politik "one vote one man" yang hanya menghasilkan para wakil rakjat/ pemimpin yang harus gali lubang tutup lubang (karena biaya politik yang tinggi), praktek curang, politik balik modal dan seringkali terjadi konflik diakar rumput, sempat terpikir kenapa sih gak pake sistem rekrutmen kayak PNS/ASN saja untuk mencari wakil rakjat, bupati/walikota, gubernur bahkan presiden sekalipun.
Negara lewat KPUnya membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi wakil rakjat, bupati/walikota, gubernur bahkan presiden. Beberapa prasyarat ditentukan seperti intelegensia, kredibilitas, kapabilitas, moralitas yang grid A, sehingga ada tahapan tahapan tes yang harus dilalui, dan semua rakjat yang mampu dibuka seluas-luasnya untuk mendaftarkan diri.
Sebagai contoh kala kita butuh Bupati/walikota di sebuah kota/kabupaten, KPU setempat mengumumkan secara terbuka, beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti tahapan tersebut bahkan test sampai test akhir dilakukan secara terbuka dan didepan umum, sehingga rakjat bisa melihat secara langsung mereka mereka yang akan jadi pelayan mereka. Intelektualitas, kredibilitas, kapabiltas dan moralitasnya dan tidak perlu ada voting, semua dilakukan secara terbuka, sehingga praktek kongkalikong, kolusi, yakin tidak akan terjadi.
Tidak perlu lagi kampanye, perang baliho, beli suara, pemungutan suara, karena rakjat butuh pelayan rakjat. Mereka mereka yang juga bagian dari rakjat itu, ingin mengabdi, silakan mendaftarkan diri. Politik biaya tinggi gak ada lagi, politik dagang sapi hilang, bagi bagi kekuasaan sirna, dan mereka yang terpilih dari seleksi itu benar benar menjadi Pelayan bagi rakjatnya. Dan proses ini diberlakukan disemua tingkatan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan negara.
Tapi ini khan hanya ikhtiar saja, kala kita semua sudah mulai jengah dengan hasil politik "one man one vote", politik kongkalikong, politik konspirasi, politik dagang sapi dan turunannya.
No comments:
Post a Comment